SOLO-Pemerintah Kota Surakarta menggelar koordinasi pelaksanaan dan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ruang Menganti Praja, Selasa (22/4). Acara ini dihadiri langsung oleh Depitu Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN), Brigjen Purn. Suardi Samiran.

Wali Kota Surakarta Respati Ardi menyampaikan bahwa saat ini baru terdapat 4 SPPG aktif, sementara siswa penerima MBG di Kota Surakarta mencapai lebih dari 100.000 anak dari PAUD hingga SMA.

“Distribusi layanan masih belum merata, dan itulah kenapa kami mengajak seluruh elemen untuk menyengkuyung bareng-bareng agar cakupan SPPG merata dan anak-anak kita bisa menikmati makanan bergizi,” ujarnya.

Brigjen Purn. Suardi Samiran juga menyampaikan bahwa Kota Surakarta membutuhkan tambahan 40–45 SPPG agar distribusi makanan bergizi dapat optimal. Pihaknya membuka peluang besar bagi masyarakat, termasuk pelaku UMKM dan yayasan, untuk mendirikan SPPG mandiri, asalkan memenuhi seluruh persyaratan standar kelayakan dan higienitas.

“Kami tegaskan, tidak mengenal adanya DP atau gratifikasi dalam bentuk apapun. jika ada penyimpangan laporkan. Prosesnya transparan, semua calon mitra harus memenuhi syarat, mulai dari kelengkapan alat masak, peralatan makan, rekening atas nama yayasan, hingga NPWP. Target kami, seluruh kebutuhan SPPG ini tercapai maksimal pada akhir 2025,” tambahnya.

Respati dukungan penuh Pemerintah Kota terhadap Program MBG. Ia menyampaikan bahwa berbagai pihak, termasuk UMKM, asosiasi catering, juru masak, hingga pesantren, sangat antusias mendukung program ini.

“Kami sangat terbuka. Pemerintah kota siap memfasilitasi dan mengarahkan agar semua calon mitra, termasuk UMKM dengan kapasitas terbatas, tetap bisa ikut merasakan manfaat program ini. Untuk mendirikan SPPG memang dibutuhkan standar pendanaan, namun jumlahnya terukur, yakni sekitar Rp700 juta, bukan Rp1,5 miliar seperti kabar yang beredar,” ujarnya. []