SEMARANG-Massa yang menamakan diri KPJ (Kader Peduli) Jateng mengadakan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPW PKS Jawa Tengah. Selain berorasi masa juga menyegel kantor tersebut, Sabtu (11/2/2023).

Koodinator lapangan aksi, Amir Darmanto menjelaskan awal Desember 2020 moment penting proses pemilihan struktur DPTW PKS Jateng.

“Tapi sayang pemilihan yang demokratis diawali dengan dilaksanakan Pemira, tapi kami dikejutkan dengan masuknya nama  Muh Haris  dalam kepengurusan 2020 – 2025,”ujarnya, Sabtu (11/2/2023).

Hasil Pemira yang dilaksanakan dengan demokratis serta berdarah darah, dinodai oleh Moh Haris. Karena sesuai hasil Pemira Nama Muh Haris tersebut tidak masuk dalam daftar 8 nama calon anggota DPTW PKS Jateng masa bakti 2020-2025,  yang diajukan Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Anggota DPTW PKS Jateng ke DPP untuk ditetapkan sebagai pengurus, karena memang sejak awal namanya tidak ada dalam daftar pencalonan.

Lanjut Amir, bahasa yang paling mudah “ora melu pilihan kepala desa koq iso dadi kepala desa”.

“Bongkar praktek curang yang dilakukan serta tuntut mundur Muh Haris dalam kepengurusan DPTW masa bakti 2020-2025. Atau kita akan menghadapi masalah hukum  dikemudian hari karena kepemimpinan Muh Haris batal demi hukum yang berakibat semuanya cacat hukum,”ungkapnya.

Setelah 3 tahun kami menunggu permasalahan diselesaikan oleh DPP tapi ternyata sampai saat ini belum juga ada keputusan terkait pergantian Muh Haris sebagai Ketua DPW PKS Jateng yang inkonstitusional/ cacat hukum.

Amir menambahkan, padahal Mahkamah Partai telah bersidang dan memutuskan untuk segera mengganti  kepengurusan DPTW pimpinan Muh Haris.

Maka kami Kader Peduli Jateng (KPJ) menuntut:

1. DPP PKS untuk segera menerbitkan SK serta menetapkan kepengurusan DPTW PKS Jateng 2020 – 2025 sesuai hasil PEMIRA dan mekanisme yang benar.
2. Apabila tuntutan kami (KPJ) diabaikan maka kantor DPTW PKS Jateng kami kuasai sampai SK terbaru terkait kepengurusan DPTW PKS Jateng 2020 – 2025 diterbitkan. []