SOLO-Banyak diprotes Warga Solo soal kenaikan pajak PBB hingga 400 persen, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, berencana akan mengevaluasi kebijakannya menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang membuat tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2023 melambung tinggi.
Hal tersebut disampikan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, saat diwawancarai awak media usai melakukan pertemuan tertutup dengan empat politikus PDIP di ruang kerjanya, Senin (6/2/2023) pagi.
Dalam pertemuan yang berlangsung hingga dua jam itu, empat politikus yang menemui Gibran di ruang kerjanya menyampaikan berbagai aspirasi dan masukan warga.
”Ini tadi masukan-masukan evaluasi dari Pak Ketua Fraksi sudah kami tampung, keluhan-keluhan yang ada di sosial media, atau Pak Ketua Fraksi, sudah kami tampung semua. Ya nanti kami evaluasi lagi,” ungkap dia.
Gibran mengaku kebijakan menaikkan NJOP dan PBB karena ingin ada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) 2023. Dalam pertemuan dengan empat legislator sudah dibicarakan opsi ekstensifikasi dan intensifikasi.
“Nanti kami bicarakan dan evaluasi lagi. Kita ingin ada peningkatan PAD. Tadi juga sudah dibicarakan di ruang rapat masalah ekstensifikasi dan intensifikasi. Nanti kami explore lagi ya, sumber-sumber dari mana saja yang bisa kita kuatkan lagi,” ujarnya.
Disinggung terkait rencana melakukan revisi terhadap kebijakan kenaikan NJOP dan PBB 2023, Gibran mengaku intinya keluhan warga keberatan warga kami tampung semua.
Ditanya soal target kemungkinan untuk merevisi atau menunda kebijakan tersebut, ataukah dalam waktu dekat, Gibran menjawab ditunggu saja.
“Tunggunen sik, masukan-masukan sudah kami terima, tenang wae, tunggunen sik, “ujar Gibran.
“Dibulan Januari ini juga sudah banyak yang bayar, apakah akan dikembalikan Kemungkinan revisi atau penundaan pasti ada. Keluhan, keberatan warga kami tampung. Nanti akan kami evaluasi tunggunen wae,”kata dia.
Sedangkan YF Sukasno salah satu anggota DPRD Solo dari PDIP, mengatakan pihaknya mendapat mandat masyarakat untuk menyetujui perencanaan dan mengontrol kebijakan eksekutif. Untuk itu pihaknya menyampaikan berbagai masukan warga.
Dia berharap berbagai masukan warga segera direspons. “Sebagai kader PDIP, beliau ingat pesan Bu Mega jangan membelakangi rakyat, jangan meninggalkan rakyat. Keluhan masyarakat direspons pemimpin muda,” ujar Kasno. []
