KARANGANYAR-Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana menekankan kepada jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), agar mendeteksi dini potensi permasalahan pemilu di wilayahnya. Dengan begitu, setiap ada riak-riak permasalahan maupun potensi konflik, dapat segera terselesaikan.
“Deteksi dini harus betul-betul dilakukan, kita harus pasang mata, pasang telinga, dan harus punya jaringan. Jangan nunggu besar. Jadi saya minta, sekecil apa pun, selesaikan,” tegas Nana, dalam Rakor Evaluasi Program dalam Rangka Menciptakan Iklim Kondusif dan Toleran Menjelang Pemilu Serentak, di Hotel Lor Inn, Karanganyar, Rabu (25/10/2023).
Ditambahkan, untuk melakukan itu, Kesbangpol tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, jejaring sosial harus diperluas. Perangkat terkecil dalam masyarakat, seperti RT, RW, maupun pemerintah desa, bisa menjadi kepanjangan tangan Kesbangpol untuk melihat situasi di bawah.
Sejumlah stakeholder juga diminta sering melakukan koordinasi, seperti Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kesbang, Dir Intel Kasat Intel, Pasintel di Kodim, dan lainnya.
“Saya minta terus dilakukan (koordinasi) setiap ada masalah, sehingga bisa diselesaikan secara bersama-sama. Jadi, seluruh permasalahan sebesar apa pun, seberat apa pun, kalau kita sinergi, pasti ada langkah-langkah penyelesaiannya. Ada solusinya,” tutur Nana.
Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi menambahkan, pesta demokrasi 2024 adalah pekerjaan yang tidak ringan. Sebab, perhelatannya dilaksanakan serentak, dengan jumlah pemilih yang besar.
Menurut dia, setiap setiap kontestasi politik, punya potensi konfliknya masing-masing. Maka, yang perlu dilakukan para penyelenggara pemilu beserta stakeholdernya, menekan terjadinya konflik agar tidak berpotensi menjadi besar.
Untuk meredam konflik, terang Luthfi, Polda Jateng menyiapkan strategi cooling system. Dalam strategi itu, Polda Jateng membentuk kelompok Cipayung, yang isinya kumpulan berbagai organisasi kemahasiswaan. Ketika terjadi konflik, anggota organisasi kemahasiswaan itu yang mengambil peran untuk mendinginkannya.
Selain membentuk kelompok Cipayung, imbuhnya, Polda Jateng juga menggunakan strategi manajemen sosial. Dalam strategi ini, Polda menggandeng tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi panutan masyarakat. Di samping itu, diterapkan manajemen media dengan melaksanakan patroli siber.
“Di bawah Direktorat Siber, Ditreskrimsus, dan Dir Intel, kita akan melakukan patroli Siber untuk memetakan trending topik politik, di wilayah kita,” ungkap Luthfi.
Sementara itu, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI, Widi Prasetijono menegaskan, sinergi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan sangat penting, untuk mewujudkan Pemilu-Pilkada yang sukses. Sebab, setiap pemangku kepentingan memiliki keterbatasan.
“Kita punya keterbatasan. Keterbatasan kekuatan, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan data atau informasi, dan tentunya prioritas dalam pelaksanaan tugas,” kata dia.
Oleh karena itu, menurut Pangdam, ada sejumlah ruang grey area yang perlu dikerjakan bersama-sama.
“Sehingga, kita harus bisa bersama-sama untuk menyongsong tugas yang akan kita laksanakan dalam waktu sekarang, sampai dengan nanti pelaksanaan pemilu selesai, ” jelasnya. []
